Menguatkan dan memastikan wilayah penghidupan alternatif masyarakat lewat akses Tata Kelola Sumber Daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara lestari dan berkelanjutan. Melalui semangat kemitraan Y.PAL dan NTFP Indonesia, kemitraan ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Bersama OPD teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Kegiatan ini dilaksanakan pada selasa 4 Juni 2024, bertempat di RM Citra Moengko Beach dengan menghadirkan OPD teknis, diantaranya yang hadir BAPELITBANGDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KUMDAK dan KPH Sintuwu Maroso.

(FOTO : Irsan Laburante)
“Ini adalah Langkah awal untuk mensinergikan IAD dan program kemitraan kami yang sedang berjalan khususnya di Kabupaten Poso” Ucap Yopy Hary, Direktur Y.PAL

(FOTO : Irsan Laburante)
Lanjut Yopy, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mempercepat realisasi perhutanan sosial dalam mencapai target seluas 12,7 juta hektare melalui konsep Integtared Area Development (IAD) atau pengembangan wilayah terpadu.
IAD merupakan pendekatan pengembangan perhutanan sosial yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9/2021. IAD akan mendorong pembangunan perdesaan yang menjadi basis perhutanan sosial sehingga terjadi Ruralisasi, yakni penciptaan lapangan kerja di desa.
Dalam paparannya Bapak Eric Tomasoa selaku KABID Infrastruktur & Kewilayahan BAPELITBANGDA Poso menjelaskan “Pengembangan IAD di Kabupaten Poso selaras dengan misi Pemerintah yaitu mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal. Kawasan IAD di Kabupaten Poso meliputi 4 wilayah Kecamatan yaitu Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, dan Lore Tengah). Lokasi sasaran ada di Lembah Napu dan Enclave Behoa dengan fokus sub program Interkoneksi Wisata, Agroindustri, dan Pengelolaan Hutan Lestari“

(FOTO : Irsan Laburante)
Ada lima model pendekatan IAD, yaitu secara sosial, ekonomi, ekologi, perpaduan sosial ekonomi, maupun ekonomi-ekologi. Dengan kolaborasi Pentahelix, yaitu integrasi kerja pemerintah, LSM, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat, IAD tak hanya memberikan keadilan akses melalui perhutanan sosial, juga meredakan konflik, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan ekonomi wilayah.
“Melalui pertemuan ini harapannya kemitraan NTFP Indonesia dan Y.PAL menjadi Lembaga Mitra yang dapat membantu pelaksanaan IAD di Kabupaten Poso dengan menselaraskan program yang ada dikemitraan kami”
Anang Setiawan, Direktur NTFP Indonesia

(FOTO : Irsan Laburante)
Senada dengan kata Bupati Poso dalam Masterplan IAD Kabupaten Poso, bahwa pengembangan IAD ini, harapannya dapat menjadi roda penggerak yang akan membantu dalam mendorong pertumbuhan perokonomian daerah untuk mencapai Poso menjadi kabupaten maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah. (SAN)










