Menguatkan dan memastikan wilayah penghidupan alternatif masyarakat lewat akses Tata Kelola Sumber Daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) secara lestari dan berkelanjutan. Melalui semangat kemitraan Y.PAL dan NTFP Indonesia, kemitraan ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Kolaborasi Pengembangan Integrated Area Development (IAD) Bersama OPD teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Kegiatan ini dilaksanakan pada selasa 4 Juni 2024, bertempat di RM Citra Moengko Beach dengan menghadirkan OPD teknis, diantaranya yang hadir BAPELITBANGDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas KUMDAK dan KPH Sintuwu Maroso.
Proses FGD bersama OPD Teknis Kabupaten Poso (04/06/2024) (FOTO : Irsan Laburante)
“Ini adalah Langkah awal untuk mensinergikan IAD dan program kemitraan kami yang sedang berjalan khususnya di Kabupaten Poso” Ucap Yopy Hary, Direktur Y.PAL
Lanjut Yopy, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang mempercepat realisasi perhutanan sosial dalam mencapai target seluas 12,7 juta hektare melalui konsep Integtared Area Development (IAD) atau pengembangan wilayah terpadu.
IAD merupakan pendekatan pengembangan perhutanan sosial yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9/2021. IAD akan mendorong pembangunan perdesaan yang menjadi basis perhutanan sosial sehingga terjadi Ruralisasi, yakni penciptaan lapangan kerja di desa.
Dalam paparannya Bapak Eric Tomasoa selaku KABID Infrastruktur & Kewilayahan BAPELITBANGDA Poso menjelaskan “Pengembangan IAD di Kabupaten Poso selaras dengan misi Pemerintah yaitu mewujudkan perekonomian masyarakat dan daerah yang sejahtera dan berdaya saing melalui pengembangan potensi sumberdaya lokal. Kawasan IAD di Kabupaten Poso meliputi 4 wilayah Kecamatan yaitu Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore, dan Lore Tengah). Lokasi sasaran ada di Lembah Napu dan Enclave Behoa dengan fokus sub program Interkoneksi Wisata, Agroindustri, dan Pengelolaan Hutan Lestari“
Ada lima model pendekatan IAD, yaitu secara sosial, ekonomi, ekologi, perpaduan sosial ekonomi, maupun ekonomi-ekologi. Dengan kolaborasi Pentahelix, yaitu integrasi kerja pemerintah, LSM, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat, IAD tak hanya memberikan keadilan akses melalui perhutanan sosial, juga meredakan konflik, mengurangi kemiskinan, dan mengembangkan ekonomi wilayah.
“Melalui pertemuan ini harapannya kemitraan NTFP Indonesia dan Y.PAL menjadi Lembaga Mitra yang dapat membantu pelaksanaan IAD di Kabupaten Poso dengan menselaraskan program yang ada dikemitraan kami”
Anang Setiawan, Direktur NTFP Indonesia
Mas Anang Setiawan, Direktur NTFP Indonesia (FOTO : Irsan Laburante)
Senada dengan kata Bupati Poso dalam Masterplan IAD Kabupaten Poso, bahwa pengembangan IAD ini, harapannya dapat menjadi roda penggerak yang akan membantu dalam mendorong pertumbuhan perokonomian daerah untuk mencapai Poso menjadi kabupaten maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah. (SAN)
Pada tahun 2023 Program EMPOWER yang di dukung langsung oleh Cargill telah membentuk sebanyak 7 kelompok VSLA di 7 desa yang tersebar di 3 kecamatan, 3 kelompok di Kecamatan Pamona Puselemba dan 4 kelompok di Lore Selatan dan Barat.
Serba Serbi Pembelajaran Partisipatif VSLA Pamona Puselemba, Lore Selatan dan Barat (FOTO : Faiza & Ryan Djamorante)
VSLA (Village Saving and Loan Association) atau kelompok simpan pinjam desa dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE) yang saat ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Bertujuan untuk mencapai kemandirian secara finansial, berawal dari beberapa orang perempuan di daerah terpencil di Nigeria, dengan sebuah kotak terkunci, ditambah motivasi diri untuk maju, mereka menabung setiap minggu yang kemudian digunakan sebagai pinjaman untuk memulai usaha kecil agar dapat menghidupi keluarga. Hal ini merupakan praktik baik dalam meningkatkan keterampilan literasi keuangan masyarakat untuk membangun kebiasaan menabung serta memudahkan mereka mengakses lembaga keuangan mikro non formal.
Pendekatan dengan metode VSLA sudah terbentuk di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Poso Sulawesi Tengah yang di dampingi langsung oleh Y.PAL sebagai mitra dari Save the Children dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan anak di lingkup petani sertifikasi Cargill, meskipun kedepannya tidak menutup kesempatan Masyarakat umum secara luas bergabung. VSLA merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari 10 – 25 orang yang menabung bersama-sama dan mengambil sejumlah kecil pinjaman dari simpanan tersebut yang dijalankan secara mandiri, terbuka, dan demokratis. Kegiatan VSLA berlangsung dalam satu siklus yang berdurasi 9 hingga 12 bulan, dimana simpanan dan keuntungan yang terakumulasi dibagikan pada seluruh anggotanya sesuai dengan nilai yang telah mereka simpan.
Sebelum mempraktekan VSLA, di awal seluruh bakal anggota mengikuti Diseminasi dan Pelatihan VSLA, dengan isian materi Apa itu Literasi Keuangan yang merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Adapun beberapa manfaatnya yaitu Bijaksana mengambil keputusan terkait keuangan, Adanya kesiapan dana saat keadaan darurat, Perencanaan Investasi dengan tujuan jangka panjang dan pendek serta masih banyak lagi manfaatnya.
Kepala Desa Kolori, Pak Kolim Kawewo mengatakan “Awalnya mendengar VSLA atau Kelompok Simpan Pinjam Desa dalam kepala kita kalau ada yang namanya simpan pinjam selalu kita anggap sama seperti lainnya dan tidak berkembang. Kita hanya bicara soal pinjam pinjam dan pinjam. Makanya kenapa kemarin yang saya hadirkan generasi muda untuk pembentukan, untuk mengajarkan bagaimana mereka bisa mandiri dan bisa merasakan manfaat di hari-hari yang akan datang. Dan hal yang membuat kami bertahan sampai sekarang karena proses yang dilakukan berjalan dengan baik. Lewat VSLA ini kita diajarkan bagaimana menghargai uang yang ada dan bijak dalam menggunakannya sesuai skala prioritas“
Anggota VSLA Desa Soe, Ibu Martha Tambuke juga menambahkan “Dulu sebelum dibentuk VSLA untuk modal usaha kami pinjam dari Bank atau Koperasi tapi setelah mengikuti kegiatan VSLA, saya tertarik dengan hal itu. Awalnya saya menyampaikan kepada suami saya tentang simpan pinjam dengan metode VSLA, suami saya tidak terlalu yakin, tapi setelah melihat hasil yang didapatkan sangat baik akhirnya dia mendukung saya dalam mengikuti kegiatan VSLA. Sekarang sudah banyak orang yang mau terlibat dalam VSLA, dan di Desa Soe sudah terbentuk lagi kelompok VSLA baru, tentu ini karena sudah ada manfaat baik dari metode simpan pinjam ini“
Proses Pertemuan Rutin VSLA (FOTO : Istimewa)
“Saya sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini sebelumnya yang selalu berujung pada kegagalan. Awalnya saya kurang tertarik bergabung dalam kelompok VSLA. Tapi setelah mendegar penjelasan dan beberapa ketentuan didalamnya, akhirnya saya mulai tertarik untuk mengikutinya. Setelah 9 bulan berjalan, saya rasa VSLA ini bagus. Saya juga sudah rasakan meminjam dalam kelompok ini dengan mekanisme yang baik. Saya yakin di siklus ke II pasti banyak orang yang mau terlibat” Ucap Pak Yoram Tolanga, Petani Sertifikasi Cargill – Anggota PATBM & VSLA Desa Tonusu
Dari 7 kelompok yang sudah menjalankan proses VSLA, terdapat 3 kelompok yang melakukan Share Out atau bagi hasil, 3 kelompok tersebut menggunakan siklus 9 bulan, sehingga secara program penting untuk melakukan pembelajaran partisipatif diantara mereka, baik yang sudah bagi hasil maupun yang masih menjalankan siklus. Mengingat baru pertama di Kabupaten Poso, VSLA ini merupakan pendekatan baru yang dikenalkan dengan Masyarakat.
“Saya ikut VSLA ini sudah 9 bulan banyak manfaat saya dapat, saya sudah belajar menabung dan sudah belajar jadi hemat, Saya juga ajak beberapa teman dan sodara ikut dalam VSLA, supaya mereka rasakan dampak baikknya sehingga mereka bisa sama-sama menabung. Ini jadi hal penting bagi kami” Jelas Ibu Bernike Labudu Istri Petani Sertifikasi Cargill – Anggota VSLA Badangkaia
Kegiatan pembelajaran partisipatif ini dilakukan di 2 wilayah dampingan, pertama di Aula Pertemuan Kantor Desa Tonusu, Pamona Puselemba dan kedua di Aula BKKBN Kantor Camat Lore Selatan dengan menghadirkan perwakilan anggota VSLA, PEMDES dan pihak kecamatan untuk ikut serta melihat proses pembelajaran yang dilakukan.
Selama 2 hari berbeda kegiatan ini dilakukan, yakni pada tanggal 24 dan 27 April 2024. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang ditemui saat pertama kali memperkenalkan metode VSLA ini dan manfaat apa yang didapatkan dari proses yang sudah berjalan ini, sejak bulan Juli 2023.
Untuk manfaat di VSLA ini, saya pribadi banyak berterimakasih karena kami telah mengetahui cara mengelola keuangan yang baik dan bagaimana cara menggunakan uang kedepannya. Kemudian soal manfaat VSLA ini sudah membantu kebutuhan saya dan untuk pendidikan anak. Pak Yustian Wengkau – Ketua VSLA Kolori
“Kegiatan VSLA Siklus I selama 9 bulan ini telah membantu kami dan keluarga, kami akhirnya menambung dengan sangat baik dan itu sudah kami praktekan, jadi kami yakin untuk lanjut pada siklus II” Ibu Seri Mamboyu – Anggota VSLA Tonusu
Sampai pada bulan April 2024 ini secara akumulasi total simpanan yang dilakukan oleh 7 kelompok VSLA dampingan yang terbentuk, tercatat simpanan sebanyak Rp 78.712.500 dan pinjaman sebanyak Rp 40.250.000. alasan pinjaman yang dilakukan juga beragam, pertama di dominasi oleh kebutuhan pendidikan anak, di susul untuk kebutuhan perkebunan dan terakhir untuk kebutuhan rumah tangga. selain akses simpanan dan pinjaman, VSLA juga memberlakukan dana sosial, semacam asuransi sederhana yang diperuntukan untuk keperluan jika ada anggota yang tertimpa musibah. Total keseluruhan dana sosial sampai saat ini tercatat sebanyak Rp 5.431.000.
Metode VSLA ini sangat baik karena terjamin keamanannya, prosesnya juga praktis. berbeda dengan tempat simpan pinjam lain yang sulit melakukan pengajuan, bunganya juga tinggi. Untuk YPAL dan STC siapa tahu kami bisa dibantu karena disini banyak petani yang kadang sulit mendapatkan pupuk siapa tahu konsep ini bisa dijembantani dengan pemilk toko tani untuk kebutuhan perkebunan dengan metode VSLA.
Yenilister Lubi, Anggota VSLA Desa Soe
Tahun ini Y.PAL kembali menargetkan 8 pembentukan kelompok baru yang tersebar di 3 kecamatan yang sama. harapannya keberadaan VSLA ini juga bisa mendukung kerja kerja perlindungan anak yang dilakukan oleh PATBM kedepan. (SAN)
Bekerjasama dengan BAPELITBANGDA Poso, Kemitraan Y.PAL dan Save the Children yang didukung oleh Cargill pada Program EMPOWER melakukan konsultatif meeting yang dirangkaikan dengan evaluasi penyelenggaraan KLA Poso untuk penilaian tahun ini. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengintegrasikan pentingnya sistem perlindungan anak di kabupaten yang terintegrasi dengan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di desa desa yang telah dibentuk, tentunya didukung oleh regulasi yang mendukung kerja kerja tersebut.
“Hari ini dalam konsultasi dan evaluasi KLA dimulai dengan Klaster khusus untuk perlindungan anak, walaupun ada Klaster lain yang juga akan dikerjakan oleh pihak terkait lainnya, ini menjadi jalan kita untuk terus melanjutkan kerja-kerja perlindungan anak” Sekertaris BAPELITBANGDA Pak Bramy Limbong
Kabupaten Poso sudah memilki Peraturan Bupati No 32 Tentang Penyelenggaraan PATBM. Adanya PERBUP tersebut juga sebagai acuan bagi desa dan kelurahan untuk membentuk PATBM yang bisa didukung oleh Dana Desa, hanya saja masih perlu di intenskan proses Sosialisasi PERBUP tersebut misal di kegiatan kegiatan OPD yang melibatkan desa dan kelurahan untuk menyelipkan Sosialisasi tersebut agar dapat tersampaikan dengan baik ke desa desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Poso
Dari presentasi Direktur Y.PAL Yopy Hary mengatakan, sudah terdapat 8 kelompok PATBM yang dibentuk, 3 kelompok di Kecamatan Pamona Puselemba, 5 di Kecamatan Lore Selatan dan Barat. Dari DP3A sendiri juga sudah membentuk sebanyak 8 Kelompok PATBM. Total yang terbentuk hingga sekarang 16 kelompok PATBM, maka dari itu Sosialisasi PERBUP perlu di intenskan untuk mempercepat pembentukan di desa desa dan kelurahan karena itu juga menjadi salah satu penilaian dalam indikator KLA.
Lanjut Yopy, “Keterlibatan OPD terkait untuk perlindungan anak harus lebih dikuatkan untuk menaikan predikat KLA Poso, fokus YPAL dalam rencana advokasi yang dapat disinkronkan dengan kerja-kerja OPD terkait apa yang dapat mendukung KLA, untuk YPAL sendiri kerja-kerja lapangan itu berada di klaster 5 tetapi ini juga membutuhkan bantuan dari pihak terkait yang dapat disinkronkan untuk menjadi agenda bersama, dalam pertemuan pertama ini akan menjadi awal untuk membuka ruang diskusi bersama”
Selain membentuk kelompok PATBM, masuk pada fase 2 program EMPOWER ini Y.PAL juga telah membentuk Kelompok Village Saving Loan Association (VSLA) atau Kelompok Simpan Pinjam Desa berbasis masyarakat. Sebanyak 7 kelompok telah terbentuk, 3 di Pamona Puselemba dan 4 di Lore Selatan dan Barat. Tahun ini Y.PAL menargetkan kembali akan membentuk sebanyak 8 kelompok yang sama di wilayah dampingan. VSLA ini diharapkan dapat berjalan selaras dengan kerja kerja perlindungan anak di desa.
Konsultatif Meeting ini juga membahas tentang pembentukan UPTD PPA yang juga sudah direncanakan DP3A dengan harapan untuk memastikan system perlindungan anak berfungsi dan memastikan upaya perlindungan anak dilakukan.
“Pembentukan UPTD PPA sekarang dalam proses PERBUP, kedepan juga perlu ditambahkan anggaran guna untuk mendukung kerja kerja mewujudkan KLA agar dapat dilakukan penanganan korban-korban perempuan dan anak” Kabid PPA DP3A Ibu Nur Fitriya
Diakhir pertemuan Yopy Hary merespon beberapa penilaian KLA khususnya untuk pekerja anak Y.PAL memiliki SOP untuk mekanisme rujukan, SOP data indentifikasi, Y.PAL juga sudah memiliki Kebijakan Perlindungan Anak berbasis organisasi atau CSG. YPAL dapat mendukung DP3A untuk mendorong PERBUP dan kajian teknis. Kemitraan EMPOWER kami juga bertujuan untuk membangun mitra dengan lembaga yang juga bekerja di isu perempuan dan anak. Kolaborasi bersama untuk aktivitas KLA” (SAN)
“Konsep dan realisasi kegiatan bersama ini harapannya dapat direalisasikan dalam waktu dekat untuk mendukung kegiatan KLA“
Setelah kurang lebih 5 bulan menjalankan aktivitas Pilot Program Anticipatory Humanitarian Action (AHA) yang bertujuan untuk Pembangunan System Antisipasi, Protokol Penyelamatan dan Mekanisme Pembiayaan berbasis Perkiraan untuk Kelompok Berisiko terdampak Banjir di Desa Meko, Kecamatan Pamona Barat. Kabupaten Poso. Y.PAL lakukan kunjungan monitoring terhadap program, tepat pada tanggal 16 Maret 2024 bertempat di Ruang Rapat BUMDES Meko.
Proses FGD Monitoring Program AHA. 16/03/2024 (FOTO : Ginon Marsedel Linto)
Difasilitasi langsung oleh Irsan Laburante atau yang kerap disapa Ichan selaku MEAL Officer pada program ini. Kegiatan ini dilakukan dengan metode FGD dengan melibatkan perwakilan Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, KMPB dan Perwakilan Kelompok Berisiko. Sebelum masuk ke bagian inti tanya jawab peserta diberi kesempatan untuk menjelaskan kesan dan harapan awal terhadap Y.PAL sebagai pelaksana project. Seperti ungkapan pak Hendra Battu (51 tahun) dari Desa Bancea salah satu petugas pemantau Hulu Sungai“Pertama saya mendengar nama Yayasan Panorama Alam Lestari dan ikut kegiatan Sosialisasi di awal, saya pikir akan melestarikan alam sekitar apakah itu disekitar danau atau di desa. Ketika saya ikuti terus baru saya mengerti ternyata Yayasan ini bisa juga bergerak di kemanusiaan dan penanggulangan bencana”. senada dengan pak Hendra, Ibu Pdt Pdt. Alfrida Dangka. S.Th (45 tahun) selaku Tokoh Agama Desa Meko mengatakan “Saya juga terpikir di awal mendengar nama Yayasan Panorama Alam Lestari, saya bayangkan itu akan membuat semacam tempat wisata di Meko tapi ternyata berbicara tentang penanggulangan bencana”
Pada proses FGD berjalan, Refreshment juga dilakukan terhadap apa yang sudah dilewati selama ini di Desa Meko dan Bancea dari mengikuti kegiatan hingga rangkaian proses lainnya.
“Project AHA ini adalah project percobaan atau eksperimen, sebagai pembelajaran sebelum nantinya akan diterapkan secara luas dan di Sulawesi Tengah, Desa Meko yang menjadi pilihan untuk lokasi project ini”
Kata Ichan MEAL Officer Y.PAL
Monitoring ini bertujuan mendokumentasikan sejauh mana proses dan dampak dari program berjalan, mengetahui apa yang sudah berjalan baik dan yang belum berjalan baik, mengetahui tantangan dan pembelajaran dari pelaksanaan program serta mendapatkan feedback terkait program untuk dijadikan pembelajaran perencanaan program kedepan agar berjalan lebih baik kedepannya.
“Saya fokus diregu peringatan dini dan saya baru sadar dan mengerti setelah mengikuti kegiatan penyusunan RENKON, bahwa program ini akan menghasilkan sebuah dokumen rancangan semacam RPJM untuk kebencanaan yang tertuang dalam Dokumen RENKON. Dimana kita mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi dan apa yang kita lakukan sebelum dan pada saat bencana terjadi”
Ibu Elfrin Mosori (50 tahun) – Koordinator Regu Peringatan Dini KMPB Meko
Ibu Ceni Golontalo (30 tahun) juga menambahkan “Dulu saya ikut kegiatan penyusunan RENKON dan mewakili kelompok berisiko, saya sendiri Disabilitas, saya sangat bersyukur dalam program ini bahwa kelompok berisiko seperti Lansia, Ibu Hamil dan lainnya itu tidak dilupakan tetapi di utamakan atau diprioritaskan dalam penanganannya”
Tidak hanya dampak pengetahuan yang di dapatkan dari FGD ini, tetapi juga saran dan masukan salah satunya dari Pak Mangku Made Wardana (54 tahun) “Ini akan lebih sempurna lagi jika kita melakukan kegiatan Simulasi untuk menguji apa yang telah di dapatkan dalam pelatihan yang dilakukan” hal yang sama juga di katakan oleh Ketua BPD seperti berikut;
“Saya secara pribadi mengatakan kita kan sudah melewati beberapa kegiatan untuk menanggulangi bencana atau AHA, secara sederhana itu seperti semacam BIMTEK untuk kita, tetapi disini kita perlu aksi nyata atau simulasi untuk uji coba supaya kita siap untuk melaksanakan”
I Made Nurji (51 tahun) – Ketua BPD Meko
Setelah menerima masukan dan saran terhadap program, pada sesi akhir FGD fasilitator memberikan kesempatan untuk KMPB atau Pemerintah Desa menceritakan rencana pasca program yang diwakili langsung oleh Kepala Desa.
“KMPB yang sudah dibentuk Y.PAL di Desa Meko itu kami akan masukan menjadi salah satu kelembagaan di desa, tentunya jika kami tambahkan itu akan menjadi tanggung jawab desa untuk menarik Dana Desa untuk menghidupkan lembaga ini. Karena KMPB harapannya bukan hanya dibentuk begitu saja dan kami akan buat PERDES untuk keberlanjutannya, karena ini penting untuk kemanusiaan”
I Gede Sukaartana (53 tahun) – Kepala Desa Meko
Menutup proses FGD mewakili tim Y.PAL, Ichan mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak atas penerimaan yang baik, kerjasama dan hal baik lainnya selama kami menjalankan program disini. (SAN)
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jum’at 15 Maret 2024 bertempat di Aula Pertemuan Hotel Danau Poso. Dihadiri stakeholder yang terdiri dari unsur Pentahelix di tingkat kabupaten Poso yaitu BAPPELITBANGDA, Camat Pamona Barat dan Pamona Selatan, Pemerintah Desa Meko dan Bancea beserta perwakilan BPD, BPBD, DINSOS, PMI, PT. Poso Energy, Kantor Pos, RAPI Lokal, LSM Lokal, Universitas, PERS serta perwakilan masyarakat Desa Meko dan Bancea.
Rangkaian Diseminasi Program AHA dan Serah Terima Bantuan. 15/03/2024 (FOTO : Irsan Laburante)
Diseminasi ini bertujuan untuk menyampaikan seluruh rangkaian pelaksanaan hingga capaian program memaparkan hasil pengembangan Sistem AHA yang kolaboratif, responsif berbasis prakiraan sebelum kejadian dan mekanisme pendanaan yang ditentukan sebelumnya dan terintegrasi kedalam RENKON desa sebagai pedoman kesiapsiagaan dan rencana aksi AHA untuk mengurangi dampak pada jiwa dan asset penghidupan dari paparan bencana.
“Harapannya Meko sebagai desa yang menjadi lokasi pilot project untuk model pembangunan sistem AHA dan peningkatan kapasitas yang selama ini di lakukan Y.PAL didukung Caritas Germany itu menjadi desa yang di datangi sebagai tempat belajar bagi desa lain”
Ir. Darma Metusala. MP – Kepala Pelaksana BPBD Poso
Direktur Y.PAL Yopy Hary S.H. mengungkapkan saat ini project serupa juga dikerjakan 3 LHP atau NGO seperti kami yang berada dalam satu kesatuan project besar bernama ToGETHER. Lokasi projectnya berada di Lombok, Yogyakarta dan Aceh.
Sampai saat ini, terhitung sejak pertengahan bulan November 2023 hingga pertengahan bulan Maret 2024. tercatat sebanyak 25 aktivitas telah dilakukan diantaranya 17 aktivitas sesuai proposal yang diajukan awal dan 8 aktivitas pada proposal Scale Up yang berkontribusi pada 3 Output, 2 Outcome dan 1 Goal.
Selain memaparkan capaian program kegiatan ini juga dirangkaikan dengan proses serah terima bantuan seragam dan radio komunikasi yang dilakukan secara simbolis kepada perwakilan KMPB dan relawan Desa Bancea, Bantuan Tas Siaga kepada perawakilan masyarakat kelompok berisiko dan pada akhir kegiatan dilakukan penandatanganan dokumen Peraturan Bersama Kepala Desa (PERMAKADES), penerima manfaat serta berita acara serah terima bantuan.
Tidak kata selain terimakasih saya ucapkan kepada Y.PAL atas apa yang telah dilakukan selama ini di desa kami. Semoga kedepan program semacam ini bisa ada di desa desa lain tidak hanya di Meko
Perjuangan masyarakat Desa Panjoka dalam mempertahankan Wilayah Kelolanya memasuki babak baru. Tepatnya pada tanggal 14 Maret 2024, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL Sulawesi) bersama KPH Sintuwu Maroso melakukan Verifikasi Teknis (VERTEK) usulan perhutanan sosial warga Masyarakat Panjoka.
Verifikasi teknis merupakan salah satu langkah maju agar masyarakat mendapatkan pengakuan hak pengelolaan hutan untuk sumber penghidupan ekonomi mereka dan juga menjaga kelestarian hutan. Vertek ini pun dilakukan untuk mengetahui secara langsung serta mensinkronkan kondisi lapangan terkait Subjek (Orang) atau Pemohon serta juga Objek atau lokasi areal kawasan hutan yang dimohonkan yakni sebesar 424 ha.
Proses Verifikasi Teknis (FOTO : Multazam Makaruru)
Proses ini difasilitasi langsung oleh tim Y.PAL, PEMDES Panjoka, BPSKL Sulawesi, KPH Sintuwu Maroso dan Pokja PPS untuk verifikasi dokumen Kelompok LPHD Rindu Alam beserta masyrakat penerima manfaat langsung maupun tidak langsung untuk mengecek keabsahan data kependudukan dan domisili. Hal ini dilakukan agar penerima maanfaat benar-benar masyarakat yang telah mengelola lahan atau areal hutan secara turun temurun yang menjadi sumber penghidupan ekonomi mereka selama ini. Vertek ini disambut dengan antusias, terlihat dari ramainya Masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut.
Mewakili masyarakat Desa Panjoka, Bapak Kades Yanpriles Wurere berharap Pasca Vertek ini, usulan Perhutanan Sosial dalam skema Hutan Desa yang diajukan dapat disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sehingga mereka Masyarakat dapat mengelola lahan dengan baik dan terawasi secara pemanfaatan.
Didukung WALHI Sulawesi Tengah, Y.PAL sebagai lembaga jaringan yang mendampingi Masyarakat dalam pengusulan Perhutanan Sosial juga memastikan proses Vertek yang dilakukan berjalan dengan adil dan tidak merugikan Masyrakat. Multazam Makaruru yang akrab di sapa Mulces selaku Community Organizer Y.PAL mengapresiasi Kementrian LHK-RI atas respon positif terhadap usulan Masyarakat Panjoka,
“Ini merupakan langkah baik dari Pemerintah dalam mengakomodir Wilayah Kelola Rakyat. Pendekatan perhutanan sosial hadir sebagai Solusi taktis dalam menghindari atau menyelesaikan konflik tenorial antara perusahan dengan masyrakat. Harapanya Skema Perhutanan Sosial ini yang di lakukan di Desa Panjoka dapat menjadi referensi bagi desa desa lain yang mempunyai Kawasan Hutan untuk mengajukan Perhutanan Sosial”
Ujar Mulces, CEO Y.PAL
Peninjauan Lokasi Hutan Desa Panjoka (FOTO : Ishak Woly)
Setelah proses Verifikasi Teknis Subjek dan Objek selesai, team selanjutnya melakukan penyususnan Berita Acara Verifikasi Teknis, kemudian dokumen ini harus disusun selengkap mungkin sehingga dapat memotret kondisi Subjek dan Objek secara Komperhensif sehingga ini akan menjadi bahan pertimbangan KLHK dalam mengambil keputusan. (SAN)
Setelah seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan yang melibatkan Pemerintah desa, Pihak terkait (BPBD Poso dan GAW BMKG Sulteng), KMPB Desa Meko, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan perwakilan masyarakat Desa Bancea (desa hulu Sungai Meko) yang secara bersama membangun Sistem Peringatan Dini yang dapat dipahami secara Bersama dan inklusif.
Proses Sosialisasi Hasil Penyusunan EWS, Analisa Nilai MEB dan CVA (FOTO : Ginon Linto Marsedel)
Pada tanggal 4 Maret 2024, Y.PAL sosialisasikan hasil penyusunan Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini dan Protokol Aksi Dini kepada Masyarakat Desa Meko. Sistem peringatan dini merupakan sebuah sistem yang di bangun atas dasar pembelajaran kejadian bencana yang pernah terjadi serta mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kebencanaan baik data yang mencerminkan perubahan cuaca oleh lembaga pemerintah serta pengetahuan local masyarakat sehingga menjadikan sistem peringatan dini sebagai suatu sistem yang mudah diaplikasikan dan di pahami secara Bersama – sama dalam masyarakat serta penguatan kapasitas yang secara spesifik akan melihat bagaimana kaitanya antara pengetahuan masyarakat dapat sangat berdampak pada kerentanan mereka Ketika berada dalam kondisi bencana, artinya Sistem Peringatan Dini merupakan bagian yang sangat penting dari tahapan pengurangan risiko bencana.
Sistem peringatan dini juga merupakan pijakan sebuah metode baru dalam rangkaian pengurangan risiko bencana yang mana kesiapsiagaan di bangun berdasarkan pada prakiraan dan ambang batas Ketika bencana akan terjadi. dengan kata lain, respon bencana sudah dilakukan Ketika ancaman bencana sudah dapat dipastikan akan terjadi dengan mengacu pada sistem peringatan dini yang di integrasikan dengan aksi antisipasi dini atau Anticipatory Humanitarian Action (AHA).
“Sebagai desa yang menjadi lokasi pilot program ini, kami sangat berterimakasih kepada Y.PAL, berharap kedepan sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengantisipasi bencana yang terjadi di desa”
I Gede Sukaartana (Kepala Desa Meko)
Selain mensosialisasikan hasil penyusunan Sistem Peringatan Dini, tim Y.PAL juga menyampaikan hasil Analisa perhitungan Nilai Minimum Expenditure Basket (MEB) yang akan dijadikan referensi besaran bantuan ketika respon AHA dilakukan dan juga bagaimana proses Cash Voucher Assistance (CVA) berjalan, yang juga akan digunakan sebagai metode respon menyalurkan dukungan AHA. (SAN)
Y.PAL bersama WALHI Sulawesi Tengah melakukan kajian awal banjir di 3 desa dari 5 desa yang diterjang banjir bandang, ketiga desa tersebut yaitu Desa Tayawa, Desa Korondoda dusun Gandalari dan Desa Bahari Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una pada Senin (22/01/2024).
Direktur WALHI Sulawesi Tengah, Sunardi Katili yang langsung turun ke lokasi kejadian mengatakan, banjir yang menerjang 5 desa kali ini cukup parah jika dibanding banjir bandang yang pernah ada sebelumnya, seperti yang terjadi pada 2012 dan tahun 2021 silam, sehingga penting bagi Bupati Tojo Una-Una untuk menerbitkan surat keputusan tanggap darurat guna merespon cepat banjir bandang yang terjadi saat ini, sehingga penangananya lebih terarah dan maksimal, banjir ini menurut beberapa informasi yang didapatkan dari warga setempat merupakan peristiwa yang kerap terjadi disekitar bulan Desember atau Januari dimana bulan-bulan tersebut terjadi curah hujan yang cukup tinggi di daerah hulu sungai, tutupnya.
Proses Kaji Cepat Y.PAL bersama WALHI Sulawesi Tengah (22/01/2024) (FOTO : Irsan Laburante)
Senada dengan hal itu, Fadhil Abdullah Deputi Y.PAL, menguraikan bahwa kondisi yang terjadi di 3 Desa Tayawa, Desa Korondoda dan Desa Bahari sudah cukup menjadi syarat untuk dikeluarkan surat keputusan Bupati Tojo Una-Una tentang Tanggap Darurat, kondisi ini telah saya cek langsung di tempat kejadian banjir, lokasi pengungsian warga desa dan Posko Logistik dan Dapur Umum Dinas Sosial Kabupaten Tojo Una-Una di Desa Tayawa bersama Direktur Walhi Sulawesi Tengah melakukan kajian awal menemukan beberapa kondisi Desa Tayawa terdapat 5 rumah warga hanyut, 9 rumah rusak berat dan 219 rumah warga rusak ringan juga 1 orang meninggal dunia di Desa Bahari serta terdampak pada 236 Kepala Keluarga (KK) terdapat di dusun satu 7 KK, dusun dua 62 KK dan dusun tiga 167 KK Desa Tayawa ditambah 98 KK di Desa Bahari dan 20 KK di Dusun Gandalari Desa Korondoda, total 3 desa tersebut berjumlah 354 KK, 5 KK dan 20 KK diantara 354 KK tersebut saat ini sedang berada di pegungsian Dusun Gandalari Desa Korondoda selebihnya kembali ke rumah desa masing-masing, selain dampak KK, dampak keseluruhan rumah rusak ringan, berat dan hanyut berjumlah 233 rumah, ditambah 1 bangunan masjid terendam lumpur di Desa Tayawa juga jaringan PDAM yang menyuplai air bersih terputus di 5 desa, urainya.
Lanjut Fadhil, selain terdampak KK, kerusakan rumah dan jaringan penyuplai air juga terdapat 1 irigasi rusak, mengakibatkan 340 hektar sawah di Desa Tayawa dan Dusun Gandalari Desa Korondoda tidak dapat dikelola.
Diketahui, pada Minggu (21/1/2024) terjadi hujan di hulu Sungai Tayawa, sekitar pukul 10.00 Wita hingga Pukul 17.00 Wita. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wita terjadi banjir, pada pukul 19.00 Wita air mulai surut kemudian terjadi lagi banjir susulan sekitar pukul 23.45 Wita yang menerjang 5 desa yaitu Desa Mawomba di Kecamatan Tojo Barat, Desa Tayawa, Desa Bahari, Desa Lemoro dan Dusun Gandalari Desa Korondoda di Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Unauna. Saat ini akses menuju lokasi terdampak sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan roda empat, namun masih terdapat genangan lumpur di beberapa titik khususnya di Desa Tayawa. (SAN)
Bekerjasama dengan RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) Kabupaten Poso, Y.PAL adakan Training Penggunaan Radio Komunikasi khususnya Handy Talky di wilayah dampingan Program AHA Desa Meko Kecamatan Pamona Barat (18/01/2024). Kegiatan ini adalah upaya memperkuat Early Warning System yang dibangun untuk mendukung Anticipatory Humanitarian Action pada ancaman Banjir di Desa Meko.
Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah Regu Peringatan Dini dalam Kelompok KMPB yang dibentuk yang nantinya akan bertugas untuk koordinasi komunikasi peringatan dini yang ada di dalam desa. Tidak hanya KMPB, 2 masyarakat desa tetangga yang berada di Hulu Sungai yaitu Desa Bancea juga dilibatkan dengan harapan ketika terjadi potensi banjir dari Hulu akan menjadi penyampai berita melalui radio komunikasi (RIG atau HT) ke Regu Peringatan Dini yang ada di Desa Meko.
Proses Training Penggunaan Radio Komunikasi (HT) di Desa Meko (FOTO : Irsan Laburante)
Materi yang disampaikan oleh RAPI berkaitan dengan Etika Komunikasi menggunakan Radio, Istilah – istilah dalam komunikasi radio dan bagaimana cara memberi dan menerima berita dalam situasi bencana dan jika ada potensi bencana terjadi. Selain menerima penjelasan materi, peserta juga diajak untuk melakukan simulasi komunikasi agar lebih efisien lagi dalam melakukan komunikasi di situasi siaga darurat dan tanggap darurat.
Pak Abdul Haris Soleman (RAPI) menjelaskan penggunaan frekuensi radio pada HT (FOTO : Irsan Laburante)
“Ilmu kita bertambah pada hari ini, karena kita semua disini sebenarnya sudah tahu pegang, tapi disini dari penjelasan materi dan praktek yang telah dilakukan bahwa cara berkomunikasi itu ada etika dan di atur se efisien mungkin terlebih jika situasi darurat”
Pak Adnan Buyung Ganta, salah satu peserta dari Desa Bancea
“Saya senang sekali ada pelatihan seperti ini, akhirnya saya jadi tahu bagaimana cara menggunakan HT, karena dari dulu sebenarnya saya suka sekali ikut kegiatan seperti ini, apalagi sekolah saya rendah pengalaman. Kegiatan ini saya terima dengan baik, terimakasih pemateri dan Y.PAL”
Pak I Komang Budi Arsana Kadus III, yang juga anggota Regu Peringatan Dini KMPB Desa Meko.
Alat komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam penyampaian informasi saat bencana terjadi, namun hal yang sering terjadi saat bencana adalah terputusnya jaringan komunikasi atau hilangnya signal handphone dan jaringan internet sehingga sangat sulit untuk mengetahui informasi yang terjadi ditempat kejadian bencana
Sebagai contoh alat komunikasi yang sering digunakan adalah Handy Talky (HT), dikarenakan HT mempunyai jaringan yang tidak sama dengan jaringan alat komunikasi konvensional pada umumnya sehingga sangat direkomendasikan penggunaannya dalam situasi siaga darurat dan tanggap darurat. (SAN)
Y.PAL adakan Workshop Prioritas Kelompok Berisiko dalam Kebencanaan kepada KMPB dan Masyarakat di Desa Meko. Kegiatan ini dilakukan dengan metode presentasi materi dan Role Play yang dibagi menjadi dua sesi. Pertama pengantar yang berisi penyampaian materi mengenai penjelasan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial). Kedua, peserta melakukan diskusi penyusunan form penilaian yang dikembangkan dan disepakati bersama terkait kelompok berisiko berbasis Kepala Keluarga dengan kapasitas rendah yang tinggal di wilayah berisiko yang menjadi target penerima manfaat dalam program Anticipatory Humanitarian Action atau AHA (11/01/2024).
Proses Workshop Prioritas Kelompok Berisiko dalam Kebencanaan (FOTO : Ginon Linto)
Workshop ini di fasilitasi langsung oleh Tim Y.PAL. Saripudin sebagai PM Program juga sekaligus Fasilitator dan Ryan Djamorante Tim Support AHA juga sebagai Co Fasilitator dibantu 2 orang Field Staff, Ishak Woly dan Ginon Linto Marsedel.
Aspek Inklusi perlu didorong dalam melakukan manajemen penanggulangan bencana sehingga kelompok-kelompok rentan di masyarakat ikut terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan (No One Left Behind) sehingga semua pihak mendapat kesempatan dan merasakan manfaat secara setara. Edukasi ini penting dilakukan untuk memahamkan masyarakat terkait apa itu kelompok berisiko, karena pada saat bencana terjadi semua orang akan merasa dirinya korban yang perlu ditangani segera. Tidak jarang penanggulangannya di sama ratakan, padahal seharusnya lebih mengedepankan atau memprioritaskan kelompok berisiko terlebih dahulu.
“Sangat jarang orang memahami konteks Disabilitas karena masyarakat umumnya menganggap dan melihatnya secara fisik, lewat Workshop ini tergambar jelas apa itu Disabilitas dan mengetahui apakah kita berpotensi Disabilitas atau tidak” Ucap Pak Rimon Tandondo S.Pd salah satu peserta Workshop
Pemahaman konsep dan prinsip-prinsip GEDSI merupakan hal yang penting dan perlu agar Kelompok KMPB yang telah dibentuk dan masyarakat memahami kelompok prioritas yang harus diutamakan dalam situasi bencana yang inklusif dan berperspektif GEDSI terutama dalam manajemen penanganan yang merupakan salah satu aspek penting dalam program AHA. (SAN)