Lewat program EMPOWER yang di dukung oleh Cargill dan Save the Children. Y.PAL mengadakan Konsultatif Meeting tahun ini untuk mendiskusikan hasil temuan proses menggunakan Tools Pemantauan Remediasi Pekerja Anak (PRPA) yang dikerjakan oleh PATBM di 8 desa dan 3 Kecamatan dampingan program.
Proses Konsultatif Meeting Para Pihak (FOTO : Ginon Linto)
Total sebanyak 392 anak petani yang telah di Identifikasi sesuai dengan tahapan PRPA, kemudian dilanjutkan dengan proses Assesmen. Dari proses tersebut terdapat beberapa temuan seperti Pekerja Anak di sektor Informal dan masalah perlindungan anak lainnya. Untuk kategori usia 5 – 15 tahun sebanyak 240 anak tidak memiliki Kartu Identitas Anak(KIA), 18 anak tidak memiliki akta lahir dan 60 keluarga anak belum memiliki jaminan perlindungan sosial seperti BPJS, KIS, KIP dan PKH. Adapun temuan pekerja anak terlihat penurunan dari temuan tahun 2022 sebanyak 37 anak, pada tahun 2023 temuannya hanya 3 anak. Selain itu terdapat 1 anak disabilitas yang membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk pemenuhan haknya.
Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 13 Desember 2023 bertempat di Meeting Room Hotel Ancyra dengan menghadirkan beberapa OPD teknis terkait seperti DP3A, DUKCAPIL dan DINSOS. selain OPD, juga hadir komunitas rantai pasok Cargill atau Supply Chain (Certificate Holder dan Koltiva) dan perwakilan kelompok PATBM. Dari temuan tersebut dibutuhkan upaya pengintegrasian seluruh pihak terkait apa upaya kongkrit untuk perencanaan dan remediasinya berdasarkan temuan tersebut menurut proses PRPA.
Ko Ferdy atau Ferdy Wongkar selaku CH Cargill mengatakan “Di kami ada namanya Premi Invesment, Itu kita alokasikan untuk mesin paras dan gergaji listrik dan untuk tahun depan bisa alokasikan sebagian besar untuk teman teman Y.PAL khususnya perlindungan anak. kalau untuk dekat ini saya liat ada beberapa segera ditindak lanjuti seperti mungkin alat membelah itu dari saya sebagai CH, saya bisa menyediakan, terus untuk perlengkapan sekolah mungkin kalau ada anak yang butuh mungkin bisa diajukan proposal ke saya atau apa pun itu dan saya juga akan menyanggupinya“
Sesi foto bersama peserta Konsultatif Meeting (Foto : Irsan Laburante)
Upaya ini dilakukan secara kolaboratif sesuai kemampuan sumber daya yang dimiliki, sebagai mana yang tertuang dalam indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Poso. (Irsan)
Y.PAL selama 2 hari melakukan Workshop Pengkajian Risiko Bencana di Desa Meko. Masih merupakan serangkaian kegiatan dalam Program Anticipatory Humanitarian Action atau Aksi Antisipasi Banjir di Desa Meko (5-6/12/2023)
Proses Workshop Pengkajian Risiko Bencana Desa Meko (FOTO : Ginon Linto & Irsan Laburante)
Saripudin selaku Koordinator Program menyampaikan “Kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, harapannya 2 hari kedepan kita di sini melakukan pengkajian bahaya atau ancaman apa saja yang ada di desa secara bersama sama“
Workshop ini dibawakan langsung oleh Fadhil Abdullah sebagai Fasilitator utama serta Irsan Laburante dan Ishak Woly sebagai Co Fasilitator. Paparan Materi, Diskusi Kelompok dan Presentasi Hasil Kelompok dilakukan dalam prosesnya, diawali dengan materi Review Manajemen dan Konteks PB di Indonesia dan Konsep AHA, Inventarisasi Ragam Ancaman, Analisa Kalender Musim, Identifikasi Sejarah Kejadian Bencana, Analisa Kecenderungan Bencana, Penilaian Peringkat Ancaman, Analisa Kemungkinan Kejadian, Penilaian Mendalam Risiko Bencana pada Aset, Peta Risiko, Perencanaan Evakuasi, Deskripsi Karakter Ancaman Banjir, Menggambar Peta Sketsa Ancaman, Identifikasi Penduduk dan Kelompok Rentan serta Menggembangkan Strategi Evakuasi.
“Kita sering menghadapi bencana seperti banjir dan puting beliung, semoga kegiatan ini menjadi penguatan kapasitas kita untuk mengurangi risikonya” Ucap Koordinator KMPB Desa Meko, Pak Berlin Modjanggo
Dalam rentan 3 tahun terakhir Desa Meko 2 kali diterjang Banjir, pertama pada bulan Mei 2020 dan yang terakhir tahun ini 2023 pada bulan yang sama Mei, dengan ketinggian air 20 – 40 cm (Sumber – https://pusatkrisis.kemkes.go.id)
Pak MK Made Wardana salah satu Tokoh Agama setempat menambahkan “Tambahan kapasitas ini sangat berguna sekali bagi kami, karena kita bisa mengetahui ancaman atau bahaya apa saja yang ada di desa kita dan bagaimana cara menghadapi dan mencegahnya“
Setelah selesai melakukan pengkajian risiko secara bersama sama dan Mental Maps telah dibuat sebagai dasar membuat peta risiko, kedepan tim akan melakukan verifikasi lapangan atau Ground Check memastikan akurasi peta sebelum proses digitalisasi. (Irsan)
Setelah beberapa waktu yang lalu melakukan Sosialisasi Program AHA, kali ini kami melaksanakan Lokakarya Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat Kabupaten Poso. Kegiatan ini merupakan salah satu dari aktivitas penguatan ketangguhan desa dengan harapan akan berfungsi dengan baik saat mengelola Sistem Peringatan Dini yang akan di sepakati nantinya. (27/11/2023)
Irsan Laburante menjelaskan tentang apa itu KMPB (FOTO : Ginon Marsedel Linto)
Ibu Elfrin Mosori salah satu peserta mengatakan “Saya perwakilan UMKM di desa, dikegiatan sekolah saya pernah ikut kegiatan yang serupa dan pembentukan ini memang sudah lama kami nantikan dan harapannya bisa membantu dan berfungsi untuk penanggulangan bencana di desa“
Sebelum melakukan pembentukan KMPB, peserta dikenalkan dengan apa itu Penanggulangan Bencana dan Kebijakannya, Apa itu KMPB serta berbagi pengalaman bercerita tentang kejadian bencana seperti Banjir dan Puting Beliung serta seperti apa penanggulangan yang sudah dilakukan.
Peserta yang hadir merupakan wakil wakil organisasi yang ada di dalam desa, seperti PKK, Lembaga Adat, Linmas, BPD, Kadus – Kadus, Karang Taruna, Kader Posyandu, Guru, Pelaku UMKM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya yang ada di dalam Desa.
“Kegiatan pembentukan kelompok ini sangat berguna bagi desa, saya menghimbau untuk semua perwakilan yang hadir agar semangatnya tidak hanya berakhir disini tapi juga terus berlanjut, karena ini merupakan salah satu penilaian untuk desa kita” Ujar Kades Meko Pak I Gede Sukaartana dalam himbauannya.
Setelah adanya Draft Struktur selanjutnya akan di tindaklanjuti dengan pendampingan Legalitas dengan mengkonsultasikan kembali nama nama yang sudah ada di dalam Struktur dari hasil Lokakarya, bersama Pemerintah Desa dan KMPB yang sudah terbentuk. (Irsan)
Setelah berapa proses yang di lalui mulai dari assesmen hingga menetapkan wilayah program, tepat pada hari ini kamis 16 November 2023. Melalui program ToGETHER, kerjasama Y.PAL dan Caritas Germany melaksanakan Sosialisasi Program Anticipatory Humanitarian Action (AHA).
Pak Darma Metusala (Kalak BPBD Poso) menjelaskan pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab semua pihak (FOTO : Irsan Laburante)
Kali ini program kami berada di Desa Meko Kecamatan Pamona Barat. Secara penilaian Meko adalah desa yang dipilih menjadi Pilot untuk project ini. Selain warga Meko, kami juga mengundang perwakilan warga Desa Bancea Kecamatan Pamona Selatan, sebagai desa yang berada di Hulu yang penting juga mengikuti Sosialisasi ini.
Dalam penyampaiannya pada saat sosialisasi, Fadhil Abdullah selaku Focal Point Y.PAL di program ToGETHER menjelaskan bahwa program AHA ini berbeda dengan Emergency Response yang melakukan tindakan setelah bencana terjadi, tapi AHA itu dilakukan sebelum bencana terjadi atau sebelum dampaknya di rasakan.
“Terimakasih untuk Y.PAL yang telah memilih Desa Meko sebagai tempat untuk menjalankan program selama beberapa bulan kedepan, kami menerima dengan senang hati dan siap untuk bekerja sama kedepannya” Ucap Kades Meko Bapak I Gede Sukaartana
Turut serta beberapa instansi yang sempat hadir seperti BPBD, Dinsos, PMI Kabupaten, Pihak Kecamatan Pamona Barat dan Private Sector PT Poso Energy. Kehadiran mereka tentunya merupakan dukungan yang baik bagi program ini. Kemudian dalam prosesnya bersama sama masyarakat berkomitmen dengan menandatangani berita acara untuk saling mendukung penanggulangan bencana khususnya banjir melalui pendekatan AHA.
Diwaktu yang sama Kepala Pelaksana BPBD Poso, Bapak Darma Metusala menyampaikan “Pengurangan risiko bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan semua pihak, kita harus terlibat aktif saling mendukung satu sama lain termasuk masyarakat, seperti yang dilakukan Y.PAL hari ini dengan menghadirkan beberapa pihak untuk duduk bersama membicarakan soal kebencanaan“
Selaras dengan prioritas bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim di dalam RPJMN 2020-2024. AHA atau biasa disebut Aksi antisipasi ini menjadi metode yang sangat penting untuk pencegahan dini terhadap berbagai macam bencana yang akan melanda khususnya bencana Hidrometeorologi.
Irsan Laburante (MEAL Officer) pada sesi umpan balik menjelaskan CRM kepada peserta sosialisasi (FOTO : Multazam Makaruru)
Menutup pertemuan ini Direktur Y.PAL Bapak Yopy Hary mengatakan “Berharap pilot project ini bisa menjadi pendekatan metode baru yang diterapkan di wilayah wilayah yang rentan ancaman bencana di Kabupaten Poso”. (Irsan)
Y.PAL Poso 31 Oktober 2023. Selain mengusung isu perlindungan anak khususnya pekerja anak di tingkatan Rantai Pasok Kakao, Masyarakat dan Pemerintah. Fase ini kami juga mengajak orang muda untuk ikut serta melestarikan usaha di sektor perkebunan kakao.
Pak Ibrahim memberikan tips pemeliharaan kakao kepada orang muda yang hadir (FOTO : Irsan Laburante)
Mengingat Kabupaten Poso merupakan salah satu daerah utama penghasil kakao Sulawesi Tengah maka penting untuk mempersiapkan orang muda di tengah minat orang muda yang kebanyakan cenderung bekerja di perusahaan.
Keberlanjutan Kakao harusnya menjadi fokus utama. Potensi komoditas yang menjanjikan ini perlu untuk diberikan penyadaran kepada Generasi Muda untuk melanjutkan hal ini dengan dukungan pola berkebun yang modern serta keterbukaan informasi mengenai pengetahuan – pengetahuan di Sektor Kakao.
Tidak hanya Y.PAL dan StC, kali ini kami menggandeng UNKRIT dalam hal ini Faperta Unkrit dan Dinas Pertanian sebagai pihak dari Perguruan Tinggi dan Pemerintah Kabupaten Poso. Terlibat bersama sama memberi edukasi serta motivasi kepada orang muda. Adapun materi yang dibawakan seperti Potensi Perkebunan Kakao, Agribisnis Tanaman Kakao dan Pengendalian Hama dan Penyakit di Perkebunan Kakao.
Selain penyampaian materi terkait potensi kakao khususnya Kabupaten Poso. Workshop kali ini menyertakan agenda Inspiratif yaitu Study Visit ke Kebun Demplot Pak Ibrahim Desa Kolori dan Tempat Usaha Pembibitan Kakao Pak Bambang Desa Gintu. Peserta diberi kesempatan tanya jawab terkait tips merawat kebun kakao, manajemen usaha, cara memilih bibit yang baik dan praktek teknik sambung pucuk dll.
“Pengalaman kami dari ruangan tadi, memang betul kami orang bada fokus di Pertanian atau Perkebunan kakao tapi untuk penanganan hama penyakit masih kurang kami tau tapi dengan menerima materi tadi kami jadi sedikit tau karena ilmu itu tidak bisa di beli dan juga kedua motivasi dari pak Ibrahim dan Ibu Camat tadi jadi inspirasi bagi kami untuk melestarikan usaha kakao sekali lagi terimakasih” Ungkap Alfreed Kodea salah satu Pemuda dari Desa Badangkaia.
Kurang lebih sehari melakukan kegiatan ini, pada sesi akhir seluruh peserta membuat komitmen bersama untuk membentuk kelompok muda ke depan ke dalam satu dokumen. hal yang menarik lainnya dari rangkaian ini adalah peserta diberi kesempatan melakukan teknik sambung pucuk, kemudian di nilai oleh tim dan diberikan hadiah. (Irsan)
Tentena, Poso 26 Oktober 2023. Kemitraan Y.PAL dan Save the Children menggelar kegiatan bertemakan “Workshop Perlindungan Anak bagi Tokoh Adat Kabupaten Poso” Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan Perlindungan Anak dan mendiskusikan mengenai penerapan hukum adat yang dikhususkan kepada Anak di Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Poso
Presentasi Perwakilan Adat Bada terkait pengalaman penanganan kasus anak (FOTO : Irsan Laburante)
Dilaksanakan di Hotel Danau Poso Tentena dengan dihadiri beberapa perwakilan ketua adat dari Pamona Bersaudara, Poso Pesisir Bersaudara dan Lembah Bada.
Implementasi program yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, Pengkapasitasan kepada PATBM dalam hal manajemen kasus sederhana dan alur mekanisme kasus dari di level Desa sampai pada level Kabupaten sudah dilakukan namun ditemukan beberapa hal yang menjadi kendala dalam penanganan kasus anak di Desa.
Banyaknya kasus anak terjadi di Desa yang diselesaikan sama dengan hukuman adat yang biasa diterapkan di orang dewasa. Seperti contoh kasus kekerasan seksual diselesaikan dengan Denda 1 Ekor Kambing kepada anak korban yang mana ini melanggar UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjelaskan harus berlanjutnya ke pengadilan ketika ada kasus kekerasan seksual baik kepada anak dan Perempuan.
Melihat isu ini yang masih terjadi sehingga diadakan serial ini bagi Tokoh Adat Kabupaten Poso. membicarakan isu – isu Hukum adat yang diterapkan pada kasus – kasus anak yang terjadi di Desa.
Kegiatan ini juga menghasilkan berita acara penandatanganan komitmen bersama Lembaga Adat yang hadir dengan hasil kesepakatan diantaranya Mendukung Implementasi UU Perlindungan Anak di Lembaga Adat Pamona Poso dan Tampo Bada, Khusus Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak akan dirujuk langsung untuk ditangani pihak yang berwajib mengacu pada hukum yang berlaku, Berkolaborasi dengan DP3A dan PATBM atau Lembaga yang peduli kepada anak dalam menyelesaikan kasus anak, Mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penerapan hukum adat, Menyebarkan informasi mengenai perlindungan anak kepada semua pihak dan hasil workshop akan disosialisasikan kepada masyarakat umum masing masing wilayah adat. (Irsan)
Workshop Mendorong Peran Jurnalis yang diadakan pada bulan PRB Kendari. Foto :Dok .ToGether
Isu kerusakan lingkungan dan kebencanaan adalah masalah yang serius dan merupakan tantangan global. Untuk menanggulangi masalah ini, penting untuk menyoroti pemberitaan terkait isu ini. Pemberitaan ini harus mencakup seluruh aspek isu, termasuk akibatnya bagi masyarakat, cara mengurangi dampaknya, dan berbagai solusi yang relevan. Momentum ini terangkum dalam seri diskusi para pihak di Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2023 yang tahun ini dipusatkan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Dalam diskusi, para pihak mengharapkan adanya pemberitaan terkait kebencanaan yang harus didukung oleh penelitian dan berbasis data yang valid. Hal ini penting untuk mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh isu ini, serta untuk menyediakan informasi yang dapat diterapkan untuk mengambil tindakan. Dengan menyoroti pemberitaan terkait isu kerusakan lingkungan dan kebencanaan, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi dampaknya.
Isu spesifik tentang lingkungan masih terpinggirkan di banyak media. Hal ini menyebabkan banyak isu lingkungan yang penting tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya. Padahal isu lingkungan sangat penting untuk masa depan bumi. Media perlu lebih sering mengeksplorasi isu lingkungan ini untuk membantu meningkatkan kesadaran publik. Media juga harus lebih aktif dalam mempromosikan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan. Dengan demikian, komunitas global akan dapat bersama-sama menjaga dan melindungi lingkungan di sekitar kita.
Upaya pengurangan risiko bencana telah menghasilkan dampak yang signifikan di seluruh dunia. Ini telah membantu komunitas kecil dan besar dalam meningkatkan kesiapan mereka untuk bencana. Ini juga telah membantu mengurangi kemungkinan kerugian ekonomi dan kematian yang disebabkan oleh bencana. Dengan meningkatkan edukasi masyarakat, mengoptimalkan infrastruktur dan memperkuat regulasi, upaya pengurangan risiko bencana telah memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi dampak bencana. Ini telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membantu mengembangkan ekonomi berkelanjutan di daerah yang rentan terhadap bencana.
“Peran media sangat penting untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan bencana. Media memainkan peran penting dalam membantu masyarakat menyadari bahaya dan dampak bencana. Dengan memanfaatkan media, orang-orang dapat memahami lebih banyak tentang bencana dan dampak lingkungan. Media juga dapat membantu dalam menyebarkan informasi sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat, misalnya dengan melakukan penyimpanan air dan makanan sebelum bencana terjadi. Selain itu, media juga dapat membantu untuk mempromosikan kebijakan dan strategi pemerintah untuk mengurangi dampak bencana. Dengan demikian, media memainkan peran penting terkait lingkungan dan bencana,”ungkap Abdul Muhari, Kepala Pusat dan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menurutnya, Kesadaran besar dari semua orang terkait bencana merupakan hal yang sangat penting. Menghadapi bencana, semua orang harus berperan aktif dalam menghadapi, melindungi, dan mengatasi dampak yang ditimbulkan. Sekiranya semua orang bersama-sama bersatu padu, maka bencana dapat diatasi dengan lebih cepat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran besar bagi semua orang terkait bencana agar dapat mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan. Dengan kesadaran yang tinggi, maka kita dapat berpartisipasi dalam usaha pemulihan pascabencana.
Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam. Negara ini berada di garis lintang yang berada di antara dua lempeng tektonik, sehingga menimbulkan banyak bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan longsor. Indonesia juga memiliki banyak gunung berapi aktif yang menghasilkan letusan vulkanik. Selain itu, Indonesia juga memiliki ancaman bencana banjir akibat hujan yang berlebihan. Indonesia telah mengambil berbagai tindakan untuk mengurangi ancaman bencana alam yang mengancam negara ini, tetapi masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penduduk di Indonesia.
Nah dalam kaitan itu, Sulawesi Tenggara juga menjadi salah satu daerah yang rentan terhadap bencana alam. Daerah ini memiliki karakter topografi yang kompleks, yang menyebabkan banyak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Wilayah ini juga merupakan daerah yang memiliki konsentrasi populasi yang tinggi, sehingga jika bencana alam terjadi, dampaknya sangat parah. Untuk mengurangi dampak dari bencana alam, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meningkatkan upaya pencegahan bencana, termasuk meningkatkan informasi dan pendidikan masyarakat, dan melakukan pemeriksaan rutin pada struktur bangunan.
Upaya edukasi bencana melalui berbagai platform media telah menjadi wujud penting dalam mempromosikan kesadaran bencana. Platform media ini dapat berupa laman web, media sosial, majalah, dan televisi. Ini adalah cara yang efektif untuk menyampaikan informasi penting tentang bencana, cara terbaik untuk melindungi diri, dan apa yang harus dilakukan dalam kondisi bencana tertentu. Selain itu, informasi yang tepat dapat mengubah perilaku selama bencana dan membantu mencegah dampak negatifnya. Platform media ini telah membantu banyak orang untuk belajar dan mempersiapkan diri mereka untuk situasi bencana. Ini telah menginspirasi lokal masyarakat untuk mengambil inisiatif untuk melindungi diri dan orang lain terhadap bencana.
Sejumlah penggiat lingkungan dan pemerintah turut ambil peran berdiskusi bersama diantaranya Abdul Muhari, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Trimalaningrum dari Yayasan Skala Indonesia, Yos Hasrul dari Green Press Indonesia dan Fadhil dari Yayasan Panorama Alam Lestari, beserta para jurnalis dalam rangkaian peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana 2023 yang berlangsung di Kota Kendari sekaligus launching LokaNusa dan pembentukan forum jurnalis peduli bencana.
Launching LokaNusa menggaet jurnalis di Kota Kendari bersamaan event puncak peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Kota Kendari menjadi momen menguatkan kembali isu-isu spesifik kebencanaan dan lingkungan yang saling bertautan. Termasuk ikut membangun kesadaran masyarakat sebagai kunci kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Bagaimana media bisa lebih inisiatif dalam menggali suatu bencana tidak hanya membahas data atau sekedar meliput bencana tersebut. Forum LokaNusa mengajak media atau pers untuk lebih memberikan informasi yang tidak hanya bersifat teks atau peristiwa saja, tetapi ada inisiatif-inisiatif lokal yang harusnya lebih banyak digaungkan sehingga ada edukasi pada publik bahwa inilah yang dilakukan masyarakat atau menjadi transfer pengetahuan tambahan dari pihak lain ke pihak lain,”kata Trimalaningrum, dari lembaga Skala Indonesia.
Seperti diketahui wilayah Indonesia merupakan wilayah cincin api, dikelilingi oleh gunung api aktif dan juga dilalui oleh sesar aktif. Termasuk wilayah Sulawesi Tenggara masuk dalam daerah rawan bencana karena dilalui sesar patahan aktif seperti sesar Lawanopo, Sesar Buton, Sesar Naik-Tolo dan Sesar Kendari.
Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki ancaman bencana hampir di setiap wilayahnya. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat yang sangat mumpuni untuk membangun kesiapsiagaan.
Platform media, merupakan aktor penting dalam proses membangun kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana serta membangun kesadaran masyarakat akan ancaman yang ada di wilayahnya masing-masing. Tetapi ada banyak media yang masih mengandalkan pemberitaan di saat bencana terjadi, bahkan menjadikannya single momen, bahwa bencana tidak ada kaitannya dengan isu-isu lain, baik isu SDGs atau isu-isu pembangunan lainnya, bahkan beberapa lembaga swadaya masyarakat mencermati soal bencana ekologis, dimana managemen pemanfaatan sumber daya alam yang dianggap ceroboh dapat mendatangkan petaka bagi masyarakat.
Pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banyak melakukan upaya edukasi melalui berbagai platform media. Pekerja media memiliki peran yang sangat strategis, untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat, tentang isu bencana, lingkungan dan isu global lainnya.
Mengingat pentingnya membangun kesadaran pekerja media sebagai jejaring informasi untuk penyadaran upaya pengurangan risiko bencana, disisi lain pentingnya memperkuat komunitas di tingkat lokal, termasuk edukasi, pelibatan dan juga merespon bencana yang semakin meningkatkan eskalasinya, maka di bulan PRB yang akan diadakan di Kendari, Sulawesi Tenggara, Skala Indonesia bekerjasama dengan GreenPress, Sheep, Pucen, Yappika-AtionAid dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengadakan workshop dengan tema “Mencari Peran Jurnalis untuk Pengurangan Risiko Bencana dan Meningkatkan Peran Masyarakat di Tingkat Lokal Dalam Merespon Bencana”, sekaligus launching Forum LokaNusa. (Suara Kendari.Com).
Resmi diluncurkan Buku yang berjudul “Suara Dari Kampung” Komunitas local dalam aksi kemanusiaan. diinisiasi oleh kemitraan bersama ToGETHER yang ditulis oleh lembaga PKPA Medan, LPSDM Lombok, YPM ambon, YSI Yokyakarta, YPAL Poso. Serta Tim Forum Pelokalan Indonesia (Lokanusa).
Pada Buku itu menceritakan kesan dan pengalaman para pelaku kemanusiaan selama 3 Tahun, sejak Oktober 2021 hingga dengan saat ini berproses dalam peningkatan kapasitas dalam Program ToGETHER, sebuah upaya untuk menempatkan sebuah actor utama dalam penangana bencana.
Masing-masing cerita dari ke Lima lembaga dan forum Lokanusa itu, digali melalui riset atau penelitian lapangan selama 5 bulan hingga diterbitkannya buku yang berjudul suara dari Kampung.
Buku tersebut secara resmi di launching bertepatan pada kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Kendari dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 13 Oktober 2023. Kini buku elektronik yang berjudul suara dari kampung talah dapat di akses di halaman: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/17A78ipupJ9RCPmS_YOKe6H5cdzP5IL8X
Diskusi Kampung Baersama Kelompok LPHD Desa Panjoga penetapan Batas Wilayah kawasan. Dok Y.PAL
Mendorong Tata kelola lahan, dan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Yayasan Panorama Alam lestari memfasilitasi masyarakat desa Panjoka Kabupaten Poso dalam pengelolaan Hutan desa dengan skema Perhutanan Sosial. Program ini juga di dukung oleh WALHI Sulawesi Tengah, melalui program SSNC Penguatan Tata Kelola Ekosistem Untuk Penghidupan Yang Adil Dan Berkelanjutan.
Pencanangan Hutan Desa Panjoka telah melalui berbagai tahapan kegiatan, di antaranya koordinasi bersama pemerintah desa, melakukan pertemuan diskusi kampong, Pembentukan Lembaga Pengelolaan Hutan Desa LPHD, Penentuan Batas wilayah bersama anggota dengan tokoh Masyarakat setempat.
Selain itu kelompok-Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang di naungi oleh LPHD juga telah dibentu di antaranya KUPS Rotan, KUPS petani Kopi dan KUPS Madu.
Tujuan dari Program ini berupaya membantu dan mendorong masyarakat agar mendapatkan akses terhadap pengelolaan kawasan hutan dan memperkuat kelompok – kelompok masyarakat untuk mendapatkan legalitas kelembagaan sebagai upaya dari memperkuat kelembagaan kelompok tani hutan dan juga mendorong masyarakat mendapatkan penguatan perencanaan ekonomi atas sumberdaya hutan yang menjadi sumber pendapatan ekonomi mereka dan juga penguatan kapasitas pada masyarakat yang merupakan kelompok – kelompok tani hutan untuk bagaimana mengembangkan potensi Sumber daya hutan tetapi juga mesti berprinsip pada keberlanjutan sehingga pemanfaatan kawasan hutan yang adil dan lestari yang bertumpu pada kearifan lokal dan juga penguatan kelembagaan lokal.(RIP)
Y.PAL POSO – Didukung oleh NTFP Indonesia Y.PAL selama 3 hari (23 – 25 Agustus 2023) melakukan Feminist Participatory Action Research ( FPAR ) bagi komunitas perempuan di Desa Bulili Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso. Peran perempuan pada komunitas lokal sangatlah penting mengingat perempuan juga terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam baik dalam kawasan hutan serta terlibat langsung dalam proses – proses pengolahan lahan pertanian dan juga perkebunan.
Foto Bersama Peserta FPAR (25/08/2023) (FOTO : Ishak Woly/Y.PAL)
FPAR merupakan metode dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam ranah kebijakan, ekonomi, pemanfaatan SDA dan budaya yang terjadi dalam masyarakat. FPAR tidak hanya menitik beratkan pada penggalian data tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam ruang – ruang pengambil kebijakan di komunitas dan desa.
Diskusi Kelompok (25/08/2023) (FOTO : Ishak Woly/Y.PAL)
Perempuan juga terlibat dalam kelompok – kelompok di desa mulai dari PKK, bagian dari pemerintahan desa, Sanggar Seni di desa hanya saja memang yang menjadi persoalan mendasar adalah bagai mana peningkatan kapasitas dari mereka sehingga bisa menopang keterbukaan pemerintah desa misalkan keterlibatan 30% dari perempuan dalam setiap kerja – kerja yang dilakukan dalam desa dan juga komunitas sehingga bisa dan mampu memberikan pandangan dan juga masukan atas kerja – kerja yang dilakukan dalam komunitas lokal.
Presentasi Kelompok (25/08/2023) (FOTO : Ishak Woly/Y.PAL)
Selain membangun kapasitas, ada pendiskusian secara langsung dengan komunitas perempuan yang ada didesa terkait dengan proses – proses yang telah dilewati, misalkan persoalan yang yang dihadapi oleh perempuan sampai pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan sehingga dari pendiskusian apa yang harus diperbaiki dari setiap kelemahan yang ditemukan. Diharapkan melalui kegiatan ini kapasitas komunitas perempuan lokal yang ada didesa mampu memetakan persoalan terhadap pemanfaatan SDA dan mampu membangun arah perubahan yang di inginkan terkait dengan persoalan perempuan. (Ishak Woly)