dsc07547

Y.PAL dan Save The Children Gelar Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Stakeholder Kabupaten Poso

Y.PAL POSO – Secara Global Pemenuhan Hak Anak diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1990 untuk dapat mengatur Negara anggota dalam memastikan hal tersebut. Indonesia sebagai negara anggota adalah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun l990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Komitmen kolaborasi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso khususnya dalam memperkuat kerja kerja pemenuhan hak anak dan mekanisme rujukan penanganan kasus anak, ditandai dengan kesepakatan dukungan kegiatan berupa Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Stakeholder Kabupaten Poso.

Foto bersama peserta OPD (31/08/2023) (FOTO : Lilis Andriani/Y.PAL)

Permasalahan anak merupakan salah satu yang menjadi prioritas untuk ditangani. Setiap negara memahami bahwa anak merupakan generasi penerus yang mampu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Melalui pemahaman tersebut, tentu saja setiap negara juga memahami bahwa merekalah yang berwenang atas terjaminnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kabupaten Poso memiliki Komitmen yang besar dalam mewujudkan Kabupaten Poso sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan melahirkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak. Di dasari dengan beberapa Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk menguatkan Sistem Kelembagaan KLA, pemenuhan hak anak melalui Klaster 1 sampai dengan Klaster 5. Hingga membentuk Tim Gugus Tugas KLA tahun 2021-2024.

Proses tanya jawab peserta (31/08/2023) (FOTO : Lilis Andriani/Y.PAL)

Dari beberapa proses evaluasi tim Gugus Tugas KLA Kabupaten Poso yang dilakukan dalam tahun 2022 sebanyak 2 kali, masih terdapat beberapa kendala yang harus disiapkan seperti pembentukan UPT PPA, menyiapkan mekanisme rujukan masalah-masalah anak di 5 Klaster KLA, termasuk memberikan pelatihan KHA bagi staf pemerintah yang tergabung dalam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Presentasi Kelompok Berdasarkan Klaster KLA (31/08/2023) (FOTO : Lilis Andriani)

Pelatihan KHA ini dilakukan selama 2 hari pada tanggal 30 & 31 Agustus 2023 di Aula Hotel 99 Poso sebagai agenda memberikan pemahaman tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dalam bentuk pelatihan untuk upaya memfokuskan kerja-kerja pemerintah daerah di tingkatan OPD sehingga dapat memahami mengenai layanan yang mementingkan kepentingan terbaik bagi anak. Selain dari pihak Y.PAL dan StC, kemitraan juga menghadirkan Narasumber/Fasilitator dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 15 OPD Kabupaten Poso dengan jumlah peserta sebanyak 27 orang.

Ibu Jinontowe R. M dari Dinas Parawisata Poso (31/08/2023) (FOTO : Lilis Andriani/Y.PAL)

Diakhir pelatihan Ibu Junintowe dari Dinas Parawisata Poso mengatakan “Kita dapat teman baru dari tidak kenal jadi saling mengenal dan semakin memahami siapa rekan rekannya di masing-masing Klaster, karena kalau kemarin dari DP3A hanya di arahkan kumpul data tapi tidak tau OPD mana yang satu Klaster dengan kami, melalui kegiatan ini banyak teman baru banyak pengalaman baru dan banyak ilmu baru”

img_2132

Yayasan Panorama Alam Lestari Gelar Konsultasi Daerah, Advokasi Pelokalan di Sulawesi Tengah

Fadhil Abdullah membawakan materi pengantar Grand Bargain dan Pelokalan. (Dok Y.PAL)

 

Melalui program ToGETHER yang didukung oleh Caritas Germany, Y.PAL menyelenggarakan kegiatan Konsultasi Daerah pada Rabu (09/07/ 2023) bertempat di Hotel Jazz Palu Sulawesi Tengah. sebagai bentuk implementasi kegiatan pada WG Advokasi yang bertujuan untuk melakukan sharing pengetahuan dan pemahaman diantara para actor kemanusiaan yang terdiri dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah di Sulawesi Tengah tentang Grand Bargain dan merefleksikan praktik pelokalan yang ada serta mempromosikan forum LoKaNusa sebagai wadah advokasi pelokalan secara bersama di Indonesia.

Pada pelaksanaan kegiatan ini difasilitasi oleh Fadhil Abdullah Sebagai Fokal Poin pada Program ToGETHER ini, Dari 9 orang  peserta yang hadir masing-masing adalah keterwakilan Lembaga NGO dan Pemerintah. 2 orang peserta juga pernah mendengar Pelokalan namun belum memahami secara mendalam.

Tantangan penanggulangan bencana yang semakin kompleks di Indonesia menuntut adanya kerja-kerja lembaga kemanusiaan yang lebih efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang mulai dikuatkan adalah pelokalan bantuan kemanusiaan. Pendekatan ini mulai dikenalkan sejak ditetapkan pada World Humanitarian Summit (WHS) 2016 di Turki atau yang lebih di kenal dengan Grand Bargain. Kesepakatan itu adalah perjanjian antara lembaga kemanusiaan dan lembaga donor, dengan komitmen untuk membuat ekosistem aktivitas kemanusiaan yang lebih efektif dan efisien dan mendorong adanya pendanaan yang memadai, tepat waktu, dan dapat diprediksi. 

secara rinci Grand Bargain berisi 10 rumusan kesepakatan terkait aktivitas kemanusiaan. Kesepakatan-kesepakatan itu meliputi perbaikan transparansi kegiatan, pemberian program pendanaan untuk lembaga lokal dan nasional, peningkatan koordinasi untuk program pendanaan, dan pengurangan risiko manajerial pada program pendanaan dengan tinjauan secara berkala.  Selanjutnya, yaitu peningkatan penilaian kebutuhan imparsial, revolusi partisipasi termasuk penerimaan bantuan kemanusiaan, peningkatan kolaborasi dalam humanitarian, mengurangi kontribusi donor, penyederhanaan persyaratan pelaporan, serta peningkatan keterlibatan aktor pembangunan dan humanitarian.

Pada sisi lain terjadi keberagaman persepi mengenai “pelokalan” sebagaimana mengacu pada WHS dan The Grand Bargain. Mulai dari pelibatan masyarakat local; keselarasan kebijakan internasional, nasional, dan kebijakan local; penggunaan sumber daya atau material lokal; hingga dorongan bagi kepemimpinan lokal dalam bentuk tidak diperkenankannya organisasi internasional untuk merespons langsung di tingkat lokal. Keberagaman ini menunjukan bahwa pendekatan pelokalan masih belum menjadi pemahaman bersama khususnya bagi pelaku kerja-kerja kemanusiaan di Indonesia. Padahal telah banyak praktik dan cerita-cerita terbaik dari setiap pelaku kemanusiaan di berbagai wilayah di Indonesia yang belum menjadi produks pengetahuan Bersama. (Fadhil)

img_20230810_111301

Peer Review Mechanism (PRM) Retreat II

Refleksi dan Pembelajaran Penanganan Bencana Gempabumi dan Likuifaksi di Palu Sigi dan Donggala (PASIGALA) di  Sulawesi Tengah

Diskusi Pelaksanan PRM Retreat II. (Dok : Y.PAL)

Peer Review Mechanism (PRM) merupakan kegiatan yang bertujuan menggali cerita dan informasi dari para pemangku kepentingan yang selama ini berkerja bersama dalam respon bencana Pasigala  untuk berbagi pengalaman khususnya mengenai kebijakan di bidang penanganan kebencanaan.

Kegiatan yang di selenggarakan oleh Yayasan Panorama Alam Lestari (Y.PAL) di Hotel Jazz palu Sulawesi tengah (10/18/23) itu melibatkan 8 (delapan) lembaga yang duduk bersama merefleksiksn kerja-keja kemanusiaan, mendiskusikan kebijakan yang diambil pada saat penangan bencana Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi. Lembaga tersebut terdiri dari, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, AJI Sulteng, Imunitas Sulteng, KARSA Institute, ED WALHI Sulteng, Sikola Mombine, LBH APIK Sulteng.

Tujuan diselenggarakan kegiatan ini diharapkan Adanya kesepemahaman bersama terkait kebijakan penerapan status Pasigala. Serta Adanya cerita pengalaman yang menjadi pembelajaran dalam pengambilan kebijakan status bencana gempa dan tsunami melanda Palu dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah pada 28 September 2018.

dsc07017

Y.PAL Lakukan TOT Financial Literasi & VSLA di Tingkat Masyarakat

Kurang lebih 2 minggu setelah melakukan TOT (Training of Trainer) Literasi Keuangan dan VSLA (Village Saving Loan Association) di tingkatan tim yang di pandu langsung oleh District Coordinator Save The Children pada Program EMPOWER Poso. Kali ini, khususnya Tim Y.PAL kembali melakukan TOT tersebut di tingkatan masyarakat dengan melibatkan perwakilan PATBM dan Kelompok Tani yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Pamona Puselemba, Lore Selatan dan Barat. Pada tahun ini sebanyak 7 desa yang di libatkan, diantaranya Desa Soe, Tonusu, Wera, Bewa, Badangkaia, Bulili dan Kolori.

Role Play menggunakan metode VSLA. Juru Tulis, Pemegang Berangkas dan Juru Hitung
(FOTO : Irsan Laburante)

Melalui TOT ini, Y.PAL berharap lahirnya Local Champion yang akan berperan untuk terbentuknya Kelompok VSLA di masing masing desa. Kegiatan VSLA adalah salah satu bagian dari intervensi program kemitraan lanjutan STC – Y.PAL kepada masyarakat dengan menggerakkan kelompok untuk menabung dan bahkan melakukan penawaran pinjaman sesuai ketentuan kelompok. Konsep VSLA sendiri bukan hanya mengajarkan untuk menabung namun juga mengajak masyarakat menyisihkan penghasilan agar memiliki dana sosial yang bisa digunakan jika anggota kelompok mengalami musibah.

 

Pembentukan VSLA merupakan salah satu rekomendasi dari hasil evaluasi apa yang telah dikerjakan kemitraan STC – Y.PAL pada Program CLMRS di Phase 1. Tujuan utama pembentukan VSLA adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal melalui intermediasi keuangan dengan menyediakan sistem simpan pinjam yang sederhana dan akuntabel bagi masyarakat yang menjadi anggota kelompok yang tidak memiliki akses langsung ke layanan keuangan formal atau kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank atau perusahaan keuangan mikro.

 

Kegiatan yang dilakukan di Gedung BKKBN areal Kantor Kecamatan Lore Selatan ini berlangsung selama 3 hari. Tim melakukan TOT dengan berbagai metode seperti sesi diskusi kelompok, galeri works dan materi yang di presentasikan serta tak lupa dipraktekkan bersama untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi peserta.

Foto bersama peserta ToT Finlit & VSLA (22/06/2023)
(FOTO : Multazam Makaruru)

Untuk tahun ini di targetkan 7 Kelompok VSLA akan dibentuk sebagai contoh untuk pembentukan selanjutnya dan pasti akan terus di asistensi oleh tim Y.PAL untuk kelancaran prosesnya. (Irsan)

img-20230517-wa0038

Lakukan Kunjungan Belajar, Y.PAL Kuatkan Kapasitas lembaga

Diskusi Pembelajaran Manajemen Tata Kelola MEAL dan Keuangan Organisasi di kantor Yayasan SHEEP Indonesia

Yayasan Panorama Alam Lestari Kuatkan kapasitas lembaga dengan melakukan kunjungan belajar. Hal ini merupakan implementasi dalam mencapai kapasitas organisasi yang lebih Akuntabilitas. Oleh karena itu kunjungan belajar ini lebih dikuatkan ke Departemen Monitoring Evaluasi Akuntabilitas dan Learning (MEAL) dan Departemen keungan lembga, kegiatan tersebut di laksanakan di kantor Yayasan SHEEP Indonesia selama Tiga Hari di Jogja(15-17/05/2023).

Peningkatan Pengawasan (monitoring) dan evaluasi dilakukan sebagai upaya penjaminan mutu terhadap program kerja yang dilakukan oleh organisasi secara berkesinambungan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat ad hoc (untuk satu tujuan tertentu saja). Proses pemantauan dan evaluasi ini juga memberikan penekanan bahwa kegiatan ini bukan kegiatan untuk mencari kesalahan dalam pelaksanaan program organisasi, melainkan upaya untuk melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan. Pemantauan dilakukan berdasarkan data atau fakta yang ada, berpedoman pada proses/aktivitas kerja pada setiap divisi/unit serta fokus pada keinginan rencana kerja. Sedangkan evaluasi bisa dilakukan apabila hasil monitoring telah didapatkan. Kunci utama dari kegiatan Pemantauan dan Evaluasi (Monev) adalah mendapatkan dan menganalisis kemajuan, pelaksanaan rencana kerja, serta mengidentifikasi masalah, dan melakukan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian. Begitu juga dengan Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai area atau set fungsi administrative dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengaturan kas dan kredit sehingga organisasi dapat memiliki sarana untuk melaksanakan tujuannya. Tujuan manajemen keuangan itu sendiri yang paling utama adalah memaksimalkan keuangan organisasi agar dapat berjalan efektif dan efisien. Manajemen keuangan menurut prakteknya adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi, maka dibutuhkan pula cara manajemen keuangan yang baik yang dapat diwujudkan dengan menjalankan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang harus diperhatikan untuk memastikan sebuah pengelolaan keuangan yang akuntabilitas.

img_20230508_143159

Y.PAL Sosialisasikan Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS) dan Kebijakan Perlindungan Anak (Child Safeguarding Policy) Pada Fasilitator Program yang Bekerja di Lapangan.

Sosialisasi penguatan PEKPS & CSG yang di adakan di ruang pertemuan Kantor Y.PAL.

Yayasan Panorama Alam lestari Sosialisasikan Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS) dan Kebijakan Perlindungan Anak (Child Safeguarding Policy) pada Fasilitator Program Y.PAL Senin 08/01/2023.

Berdasarkan Komitmen Y.PAL sendiri tidak men toleransi (Zero Tolerance) terhadap insiden kekerasan fisik dan seksual pada orang dewasa maupun anak-anak yang dilakukan oleh staf atau mitra kerja Y.PAL.

Kebijakan Pencegahan Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS) dan Kebijakan Perlindungan Anak (Child Safeguarding Policy) ini dimaksudkan untuk menekankan komitmen Y.PAL dan memenuhi tanggung jawab bersama untuk menerapkan aturan terhadap segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan seksual baik pada orang dewasa maupun anak-anak di lingkungan kerja Y.PAL.

Fasilitator Program juga yang bekerja di lapangan di minta agar menandatangani   pernyataan yang menyebutkan bahwa akan mematuhi Kebijakan PEKPS dan Child Safeguarding Policy. Hal ini merupakan komitmen yang mengikat mereka selama bekerja dan menjadi bagian dari Yayasan Panorama Alam Lestari.

Untuk meninjau Komitmen apakah Kebijakan PEKPS dan (Child Safeguarding Policy)  telah dilaksanakan dengan baik dan relevan pada setiap waktu, Y.PAL Menyediakan mekanisme penyampaian keluhan dan input balik terhadap aktifitas Y.PAL di lapangan dengan menyebar Hotline pengaduan yang langsung terhubung pada Departemen Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL).(RIP)

d74188ea-f7ce-464d-be20-f3d2a14c8d3e

Y.PAL Gelar Lokakarya Penyusunan Rencana Kontingensi, Bangun Ketangguhan Bencana warga dan menggali Sejarah Bencana Desa Lengkeka

Sebanyak 25 warga yang berasal dari keterwakilan unsur kelembagaan desa turut hadir dalam penyusunan Renkon

Y.PAL Poso – Yayasan Panorama Alam Lestari telah sukses mengadakan Lokakarya Penyusunan Rencana Kontingensi di Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah (27-19/03/2023).

Kegiatan yang melibatkan 25 orang perwakilan dari setiap unsur kelembagaan dalam desa itu telah mampu menyusun rencana berbasis skenario risiko bencana dan teknis pelaksanaan perencanaan sesuai sejarah lokal di lingkungan Desa Lengkeka sendiri.

Hasil dari rangkaian tahapan kegiatan tersebut kemudian disusun dalam bentuk dokumen lengkap. Harapannya adalah adanya peningkatan kewaspadaan melalui perencanaan kontingensi banjir ini, dapat mengantisipasi ketidakpastian dan asumsi-asumsi sejarah dalam desa dan memproyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.

Dari data yang digali sejarah banjir di Desa Lengkeka Kecamatan Lore barat itu telah terjadi sebanyak 6 kali bencana banjir yang terjadi di antaranya pada tahun (1875), (2008), (2015) dan (2020), hampir mencapai 2 kali dalam setahun terjadi. akibatnya berdampak pada kerusakan Rumah yang tertimbun sedimentasi, akses jalan yang rusak parah mengakibatkan sulitnya Evakuasi. lahan pertanian dan perkebunan masyarakat tergerus oleh aliran sungai.

Tidak hanya itu, bencana tanah longsor juga kerap terjadi di Desa Lengkeka tersebut, dari data yang digali para tokoh masyarakat yang hadir, telah 3 kali terjadi tanah longsor, yang terjadi pada tahun (2008), (2015) dan (2020) hingga mengakibatkan akses jalan utama masyarakat terputus. Kejadian bencana tersebut sangat berpotensi terjadi berulang dikarenakan Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat berada tepat di lereng gunung Taman Nasional Lore lindu.(RIP).

f5ccb29d-525b-48fe-bdb6-511188d9b41d

Y.PAL akan Gelar Rencana Kontijensi di Desa Lengkeka Lore Barat Kabupaten Poso.

Koordinasi bersama Camat lore Barat mempersiapkan desa lengkeka kecamatan Lorte Barat Kabupaten Poso sebagai Desa Tangguh Bencana. (Dok Y.PAL)

Poso – Yayasan Panorama Alam Lestari (Y.PAl) akan bentuk Rencana Kontijensi di desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso. Kegiatan Rencana kontijensi ditargetkan akan dilaksanakan di bulan Maret minggu ke 3 ( Tiga ) mendatang.

Perencanaan Kontinjensi adalah proses perencanaan ke depan untuk kesiapan tanggap darurat bencana. Rencana kontinjensi memastikan warga dalam menyelamatkan diri, serta mendapatkan   hak-hak dasar serta upaya untuk memulihkan kembali kehidupan  dan penghidupannya secara mandiri. Masyarakat Desa Lengkeka sangat perlu mempunyai pengetahuan risiko yang benar dan rencana-rencana  kesiapan yang memadai  dan disepakati bersama untuk mengantisipasi kemungkinan  kejadian bencana.

Bencana Banjir bandang di Desa Lengkeka pada bulan Maret 2020. (Dok. Istimewa)

Mengingat Desa Lengkeka sangat rentan terjadi bencana alam Banjir bandang yang juga berada di bibir sungai Lariang yang merupakan sungai terbesar di Sulawesi itu. Sangat penting membangun desa lengkeka sebagai desa tanggu bencana (Destana).

koordinasi persiapan Kegiatan Rencana Kontijensi bersama kapala desa Lengkeka. (Dok. Y.PAL)

Kepala desa Lengkeka Benyamin, saat di temui oleh Tim Y.PAL Pada 17 Maret 2020. Mengungkapkan setelah terjadi banjir bandang pada bulan Maret 2020 yang mengakibatkan kurang lebih 10 rumah yang hancur. Sanngat penting untuk membangun desa lekeka sebagai desa tanggu bencana, kami berharap bisa bekerja sama dengan Y.PAL untuk menginisiasi program ini. Saat di temui di kantor nya Camat Lore Barat Gilbert, menyampaikan bahwa penyusunan dokumen Rencana Kontijensi pengurangan resiko bencana sangat perlu dilakukan sebagai pedoman masyarakat desa Lengkeka menghadapi bencana yang tidak kita kehendaki. Harapannya keterwakilan masyarakat nantinya memberikan masukan-masukan yang diperlukan dalam penyusunan dokumen tersebut.(RIP).

whatsapp-image-2023-03-05-at-18.58.07

Rencana Dukungan Penyusunan Dokumen Renkon Skala Desa, Y.PAL bangun Koordinasi dengan BPBD Poso

Y.PAL Poso – Dalam rangka membangun ketangguhan di Kabupaten Poso, Yayasan Panorama Alam Lestari (Y.PAL) melalui program ToGETHER berencana mendukung BPBD Poso dalam bentuk kegiatan penyusunan dokumen Rencana Kontijensi (RENKON) skala desa. Penyusunan Renkon pada hakikatnya adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada ancaman yang mungkin terjadi dari potensi bencana yang ada, sehingga Penyusunan Renkon ini merupakan proses untuk menentukan prosedur operasional dalam merespon kejadian khusus dengan memaksimalkan sumber daya dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah terdampak dalam merespon secara tepat waktu, efektif, dan sesuai prosedur.

Pak Agus Suman KABID I Pencegahan & Kesiapsiagaan, saat menjelaskan apa yang telah dilakukan BPBD Poso selama berapa tahun terakhir kepada Focal Point Program ToGETHER, Fadhil Abdulah. Senin (06/03/2023)
(FOTO : Irsan Laburante)

Ditemui di ruangannya, KABID I Pencegahan & Kesiapsiagaan BPBD Poso, bapak Agus Suman. Fadhil Abdullah selaku Focal Point Program menjelaskan rencana tersebut kepada pihak BPBD Poso (06/03/2023). Hal ini dilakukan untuk menghindari miss informasi antar lembaga dalam intervensi aktivitas atau kegiatan apa yang belum dapat dilakukan oleh BPBD Poso sehingga Y.PAL bisa mengisi atau melengkapi salah satu di antaranya. Fadhil menambahkan dukungan ini juga merupakan rekomendasi hasil dari Pelatihan RENKON beberapa waktu lalu yang pernah di ikuti perwakilan BPBD Poso bersama Y.PAL, yang di selenggarakan Caritas Germany Indonesia (CGI) di Yogyakarta.

Berdasarkan penilaian dari hasil koordinasi bersama pihak BPBD Poso dalam hal ini KABID I Pencegahan & Kesiapsiagaan. menyimpulkan bahwa Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat menjadi desa pilihan untuk penyusunan dokumen Rencana Kontijensi tersebut. “Kami memang menargetkan Desa Lengkeka tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa menyasar desa desa yang lain” Ungkap Fadhil

Penilaian ini juga merujuk dari kejadian banjir bandang yang pernah terjadi 3 tahun lalu lebih tepatnya pada tahun 2020 di Desa Lengkeka. Pak Agus juga mengatakan dari tahun 2021 sampai saat ini kami BPBD Poso sudah membentuk sebanyak 40 Forum PRB skala desa dari targetnya sebanyak 60 desa, termasuk Desa Lengkeka.

Lebih lanjut, kondisi keterbatasan personil dan alokasi anggaran, sampai saat ini pada tahun 2022 khususnya Desa Lengkeka, itu baru dilakukan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) desa, pembuatan peta risiko dan pembuatan papan peringatan banjir (Sign Board). sebagai bahan dalam penyusunan RENKON nantinya. “Harapannya Y.PAL bisa lebih memperkuat lagi apa yang telah BPBD lakukan, misalnya sampai pada latihan bahkan simulasi bagi masyarakat” Tambahnya.

Pemeriksaan Dokumen yang di miliki BPBD Poso sebagai acuan dalam melakukan kegiatan nantinya. Senin (06/03/2023)
(FOTO : Irsan Laburante)

Upaya koordinasi ini dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada Rabu tanggal 1 Maret 2023. namun karena pihak BPBD Poso dalam hal ini Bidang Pencegahan & Kesiapsiagaan yang menjadi target koordinasi, sedang tidak berada di tempat karena masih mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Penanggulangan Bencana di Jakarta. maka pengumpulan informasi dilakukan bersama staf yang berada di kantor saja untuk di perkuat lagi pada koordinasi selanjutnya yang telah dilakukan hari ini.

Dari proses ini BPBD Poso sangat terbuka kepada pihak eksternal (Organisasi Non – Pemerintah) dalam upaya mendukung kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan tentunya sekaligus dapat berkontribusi pada target BPBD Poso, yaitu pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di 60 Desa hingga tahun 2026 mendatang. “Tidak hanya di tingkat desa, ke depan FPRB Kabupaten akan dibentuk dan kami berharap dukungan dari semua pihak termasuk Organisasi Non – Pemerintah seperti Y.PAL” terang Pak Agus. (Irsan)

Sosialisasi Kebijakan CSG dan PEKPS pada seluruh staf Y.PAL

 

Y.PAL – Upaya Penerapan Perlindungan dari Eksploitasi, Kekerasan, dan Pelecehan Seksual (PEKPS) dan Child Safeguarding (CSG) di internalisasi Yayasan Panorama Alam Lestari (Y.PAL). Pihak Manajemen dan Staf MEAL melakukan sosialisasi kepada Seluruh staf yang terikat di lingkungan Y.PAL Pada (06/02/2023).

Adanya Kebijakan mengikat PEKPS dan CSG yang telah di sahkan oleh Direktur Y.PAL menjadi pegangan yang difokuskan untuk melindungi anak-anak dan penerima manfaat dewasa dari bahaya yang disebabkan oleh Staf Y.PAL itu sendiri dan mitra kerja sebagai bagian dari keberadaannya dalam Program. Kebijakan ini berlaku dalam semua lini program termasuk tanggap darurat, advokasi dan pengembangan.

Y.PAL tidak memberi toleransi terhadap insiden kekerasan atau pelecehan terhadap anak-anak atau penerima manfaat dewasa, termasuk eksploitasi atau pelecehan seksual, yang dilakukan baik oleh staf atau orang lain yang berafiliasi dengan pelaksanaan program.  Y.PAL mengambil tindakan yang diperlukan untuk menanggapi setiap kasus dugaan pelecehan yang diduga atau diketahui. Ketika ada laporan masuk atau pun temuan masuk, Respons insiden tersebut dipusatkan pada penyintas anak atau orang dewasa, dengan memprioritaskan kepentingan mereka. Aturan yang mengikat kuat itu lebih lanjut disertakan dalam dokumen Pedoman PEKPS dan CSG. (RIP)