Y.PAL Bersama DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Poso mengadakan FGD dengan membahas Kajian Akademis dan Draft Perbup UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kabupaten Poso. (11/09/2024)
Bertempat di ruangan kerja Kadis DP3A, diskusi ini dilakukan dengan melibatkan bidang bidang yang ada di dalam DP3A Poso.

(FOTO : Stevandi Mandang)
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari konsultatif meeting pada bulan Mei tahun 2024, yang dilaksanakan di ruangan rapat Kantor BAPELITBANGDA Kabupaten Poso. Pertemuan tersebut dikemas dalam bentuk evaluasi claster 5 dalam penguatan Kabupaten Layak Anak (KLA)
Terkait dengan kajian akademis UPTD PPA. Ini memiliki latar belakang pembentukannya seperti peraturan untuk melindungi perempuan dan anak antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 , Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kata Ibu Ester Santo, Sekdis DP3A Poso
Ia menambahkan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh DP3A Poso selama ini belum optimal sehingga sering terlambat dalam memberikan pelayanan atau belum sesuai dengan kebutuhan korban disebabkan karena kompleksitas urusan perempuan dan anak cukup banyak yang harus diselesaikan oleh DP3A sehingga penganan korban kekerasan sering tidak maksimal dilakukan, oleh karena itu, perlu dibentuk UPTD PPA. Ujar Bu Sekdis
Cargill, Save the Children dan Y.PAL melalui Project EMPOWER bertujuan mendukung pembuatan Perbup UPTD PPA yang dilakukan oleh DP3A Poso untuk pengoptimalan kerja kerja perlindungan anak di Kabupaten Poso.
Harapannya dengan adanya UPTD ini bisa menjadi pusat database terkait kasus kasus anak yang terjadi di Kabupaten Poso dan penanganannya lebih optimal termasuk pemantauan pekerja anak sehingga masalah anak lebih baik lagi ditangani, karena fokus UPTD ini lebih spesifik dalam menangani masalah masalah yang terjadi pada anak dan perempuan.
Jelas Irfan Renggah, Project Manager EMPOWER Poso
UPTD PPA adalah unit teknis melaksanakan oprasional di wilayah kerja Kabupaten Poso untuk memberikan layanan dan menjadi lembaga rujukan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Pungkasnya
Kepala Dinas DP3A Poso, Pak Mustafa A. Tohan. S.P., M.P. diakhir mengatakan akan melakukan pendiskusian lanjutan bersama bagian hukum PEMDA Poso untuk lebih mendalami dan memastikan isi dari Perbup tentang pembentukan UPTD PPA serta melakukan kunjungan ke KEMENKUNHAM Sulteng dan Bagian Hukum PEMPROV Sulteng untuk menindaklanjuti isi dari Perbup ini. Jelasnya. (SAN)







